Jakarta, catatanjabar.com, 1 Oktober 2024, Laporan:sbr/info/kbsm.
catatanjabar.com ,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menekankan pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Modul Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan.
BACA JUGA : Kajari Baru Sukabumi, Romiyasi, Siap Lanjutkan Program Sinergi dengan Pemkab
“Bimtek ini merupakan evaluasi dari sistem Pemerintahan Daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan,” ujar Sekda Ade saat menghadiri Bimtek di Hotel Novotel Jakarta, Mangga Dua, Jakarta Pusat.
Ade menjelaskan bahwa penggunaan SIPD telah diwajibkan bagi seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. “Sebanyak 156 Kabupaten/Kota ditambah dengan Provinsi harus membuat surat pernyataan bahwa pelaksanaan SIPD harus sudah berjalan paling lambat pada bulan November 2024,” tegasnya.
Meskipun demikian, Sekda Ade mengakui masih terdapat kendala dalam implementasi SIPD, terutama saat input data di awal bulan atau hari kerja. Kendala ini telah disampaikan kepada para narasumber yang hadir, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Pusdatin pusat.
“Saya berharap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi di SIPD dapat dilaksanakan di daerah, khususnya di Kabupaten Sukabumi,” harap Sekda Ade.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Erikson P Manihuruk, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun komitmen 156 kota/kabupaten untuk mengimplementasikan SIPD pada Modul Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan.
“Kita sengaja mengundang para Sekda karena pada modul SIPD ini, Sekda dapat melihat secara transparan kondisi daerah masing-masing berbasis digital,” ungkapnya.
BACA JUGA : Sinergi Pegadaian dan Pemkab Sukabumi: Langkah Nyata Lestarikan Ekosistem Pantai Cikadal
Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas komitmen untuk mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Red/SNI
