Jakarta, catatanjabar.com, 9 Juli 2024, Laporan Linda Herlina
SUKABUMI -Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menghadiri penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC) Jl. Gatot Subroto No. 1 a Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
BACA JUGA : Ketua DPRD Yudha Sukmagara Pimpin Rapat Paripurna Terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023
Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Dalam Sambutanya PresIden Jokowi menyampaikan Terima Kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara serta secara terus menurus meningkatkan profesionalismenya.
Presiden juga mengucapkan selamat pada jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, ditekankan oleh Presiden bahwa WTP bukan prestasi tapi kewajiban.
“WTP bukan prestasi tetapi kewajiban setiap lembaga penyelenggara negara dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegas Presiden.
Selain WTP, Disampaikan pula oleh Presiden tentang Geopolitik, perdagangan, perubahan Iklim, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi global.
” Alhamdulillah Ekonomi politik Indonesia sangat stabil, Ekonomi tumbuh diatas 5 persen serta inflasi tetap terjaga, Untuk tumbuh lebih kompetitif dengan negara lain kita harus lincah cepat dan taktis serta mampu memanfaatkan peluang” tambahnya.
Masih dikatakan Presiden, Reformasi struktural penting dilanjutkan, penyederhanaan prosedur harus terus dilakukan supaya layanan lebih efektif dan berorientasi pada hasil, karena itu patut diapresiasi peran BPK yang terus berikhtiar membangun ekosistem pemerintahan yang akuntabel.
Sementara itu Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya mengapresiasi jajaran BPK atas dedikasi, kinerja dan inovasi serta terobosan dalam transformasi digital sebagai contoh Dirinya menyebutkan LKJPP sebagai bagian dari LKPP merupakan langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan serta penganggaran yang terfokus dan Terintegrasi.
” Kita ketahui Dinamika pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dan penuh tantangan, karena itu membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif dan kolaboratif,” katanya.
” Terimakasih kepada Presiden, Wakil Presiden dan jajaran yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan pondasi Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya” sambungnya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, oleh Ketua BPK RI, Dr. isma Yatun,CSFA.,CFrA kepada Presiden Republik Indonesia, Ir.H. Joko Widodo .
Usai perhelatan, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menjelaskan bahwa Kepala Daerah diundang dan dikumpulkan untuk menyinergikan akuntasi di setiap Daerah untuk mendukung efektifnya pembangunan.
” Kita berkumpul disini dalam rangka menyinergikan kembali dalam proses akutansi pemerintahan di tiap-tiap Daerah sehingga harus bisa menjadi alat untuk berfungsinya pembangunan” kata Bupati.
Mengenai WTP, lanjut Bupati, sebagaimana disampaikan Presiden maupun ketua BPK bahwa predikat WTP bukan satu kebanggaan.
BACA JUGA : Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Peringatan HUT Bhayangkara ke-78 dengan Tema Transformasi Ekonomi
“Tetapi merupakan motivasi untuk terus melakukan pencermatan dalam penataan sistem keuangan di Daerah, intinya hari ini dikumpulkan untuk menegaskan kembali bahwa proses pengelolaan anggaran negara terus transparan serta dilakukan dalam konsep pembangunan,”pungkasnya.
Red/SNI
